PENGESAHAN RAPBD 2010 Tuban yang dilakukan dua pimpinan dewan, yakni Kristiawan, Ketua DPRD Tuban dan Aris Dwi S Setiawan, Wakil Ketua yang memimpin rapat paripurna bersama dengan 27 anggota lainya pada Jumat (12/3) lalu, masih terus mendapat kecaman dari internal DPRD Tuban sendiri. Sebanyak tiga fraksi yang terdiri dari 23 anggota dewan melakukan boikot dan jika dinilai tidak menghormati hak-hak konstitusi anggota DPRD lainya, maka akan diajukan ke ranah hukum.

Dalam konfrensi pers lanjutan Sabtu (13/3) kemarin, Imron Khudori, ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) menjelaskan penolakan maupun kecaman tersebut karena dinilai RAPBD sarat dengan KKN. “Kami tidak mau ngasih cek kosong, di antaranya dana bantuan sosial senilai Rp 44 miliar tanpa disertai rincian calon penerimanya,” jelasnya.

Lebih lanjut politisi kawakan ini menambahkan, dalam penganggaran tidak mempertimbangkan unsur-unsur kepatutan yakni adanya mekanisme seakan adanya Sisa Penggunaan Anggaran (Silpa) untuk menutupi defisit anggaran. “Defisit Rp 160 miliar ditutup dari Silpa kan sama saja, selain itu DAU habis untuk belanja pegawai saja,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Karjo, yang juga Ketua DPC PDIP Tuban mengungkapkan hal senada, dalam penganggaran penggantian Kios Terminal Wisata Tuban (TWT) senilai Rp 57 miliar dinilai tidak masuk akal. Pasalnya, penjualan kios tersebut sudah menjadi tanggung jawab investor. “Pemkab kok terlalu baik, ada apa ini,” ungkapnya.

Penyerahan nota keuangan bupati serta jadwal yang diberikan pada Badan Anggaran (Banggar) terkesan dipersempit waktunya. “Nota sudah mundur, Banggar juga dibatasi waktunya padahal ini membahas nasib rakyat kok dibuat seperti ini,” tambahnya.

Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui Saiful Huda, menegaskan, soal target pendapatan daerah yang diturunkan dari target tahun sebelumnya tidak disertai asumsi pendapatan, membuat pihaknya tidak dapat menerima. “Kenapa kalau alasan Rp 6 miliar dari KTP massal turun kok banyak, tahun 2009 Rp 102 miliar sedangkan 2010 hanya Rp 84 miliar,” paparnya.

Politisi asal Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) ini bersama pihak-pihak yang melakukan boikot akan melakukan sejumlah langkah evaluasi lapangan maupun konsolidasi untuk menyikapi RAPBD yang dinilai tidak pro rakyat.

Secara terpisah, Kristiawan, Ketua DPRD saat dikonfirmasi terkait hal ini dirinya tidak mau berkomentar banyak. “Ya Alhamdulillah RAPBD sudah disahkan dan semoga dapat dijadikan APBD,” kilahnya. Disoal boikot yang dilakukan anggota dewan, dirinya tidak mempermasalahkan hal tersebut karena dinilai merupakan hak masing-masing partai atau anggota dalam bersikap. “Itu urusanya teman-teman sendiri,” pungkasnya.