Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) mengkhawatirkan munculnya gerakan radikalisme keagamaan pelajar di sekolah-sekolah negeri melalui Organisasi Intra Siswa Sekolah (OSIS) dengan baju Rokhani Islam (Rokhis). Hal ini dikemukakan Ketua Umum IPNU Ahmad Syauqi dalam Rakernas dan Harlah IPNU ke-58 yang bertajuk "Optimalisasi Peran IPNU Terhadap Arah Kebijakan Pendidikan Nasional" di Kampus UI Depok, Jakarta, Sabtu baru lalu.

IPNU khawatir gerakan ideologi keagamaan itu menumbuhkan radikalisme keagamaan di kalangan pelajar. Karena itu IPNU akan mendesak Kemdiknas agar Rokhis tidak dijadikan satu-satunya organisasi keagamaan di sekolah negeri setingkat Sekolah Menengah Umum (SMU). IPNU akan membawa kasus ini dalam Muktamar NU di Makassar. IPNU sebagai kader NU setia mengawal gerakan keislaman yang moderat (bukan radikal dan liberal) baik secara pemikiran, aksi maupun ideologi.

Menarik disimak pernyataan itu. Surat keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 9 Juni tahun 1980 No. 091/C/Kep/080 tentang Pola Pengembangan Siswa ditambah dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.0209/4/1984 tentang Perbaikan Kurikulum di SMA telah menutup aktivitas organisasi ekstra seperti IPNU, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), dan Pelajar Islam Indonesia (PII).

Perkembangan ini mungkin tak pernah diperhatikan pihak sekolah dan pemerintah. Guru hanya melihat adanya peningkatan kesalehan para murid. Sekolah tidak tahu, bahwa pelajaran agama yang diajarkan resmi di sekolah tak berlaku karena mereka memiliki pembimbing Rokhis sendiri dari kalangan yang telah memiliki program jelas dalam pengaderan siswa.

Anak-anak itu memang tiba-tiba mengejutkan dan mendadak sangat fasih menuduh orangtuanya bid’ah dan sesat. Bahkan ada pula yang mengafirkan setelah terperosok dalam aliran tertentu. Bahkan ada yang tak mengakui lagi orangtua yang tak sepaham.

Fenomena ini sebenarnya telah terlihat dua tahun lalu ketika seorang pembimbing agama dan murid sebuah SMA di Jakarta Pusat menculik anak kecil untuk tebusan uang yang akan dipergunakan untuk perjuangan mereka. Seharusnya, sejak itu, pemerintah bisa melihat adanya keganjilan dalam pengarahan agama di sekolah yang lepas dari kendali sekolah. Sebab, pelajaran agama yang ada, berdasarkan teks, tetap mengacu pada ajaran yang sesuai panutan mayoritas bangsa Indonesia.

Tentu ini termasuk kesalahan lembaga-lembaga keagamaan yang selama ini membiarkan lepas pembinaan agama di sekolah. Ketika lembaga-lembaga keagamaan itu lengah, masuklah peluang aliran itu dan bahkan akhir-akhir ini terasa leluasa mengobrak-abrik ajaran yang notabene sudah masuk ratusan tahun lalu.

Keresahan IPNU harus menjadi aksi kita bersama. Semua orang tua murid tak ingin anaknya terjebak dalam aliran radikal.