PIMPINAN parpol tak peduli dengan rencana reshuffle kabinet yang digulirkan Partai Demokrat. Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali misalnya mengatakan partainya mempersilakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan perombakan (reshuffle) kabinet jika memang membutuhkannya.

“Itu hak prerogatif Presiden. Kalau memang Presiden ada kebutuhan ya silakan. Itu hak Beliau,” katanya di Kantor DPP PPP, Jakarta, Minggu (7/2). Terkait perombakan kabinet terhadap partai koalisi, Suryadharma menegaskan, pihaknya tidak dapat mencampuri masalah itu. “Kalau dianggap menterinya tidak kapabel, tidak bisa menjalankan programnya dengan baik itu sah-sah saja,” ujarnya.

Ditanya apakah PPP akan menarik dukungan bila menterinya diganti, dia menegaskan tidak mau berandai-andai. “Jangan berandai-andai, kita lihat saja nanti,” kata Suryadharma. Partai Demokrat resmi mengusulkan kepada Presiden Yudhoyono untuk melakukan evaluasi dan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II. Sekjen Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengungkapkan, dirinya bersama Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Ketua DPP Partai Demokrat Jafar Hafsah telah menyampaikan usulan tersebut Kamis (4/2) lalu. Usulan evaluasi dan perombakan kabinet tersebut terkait kekecewaan Partai Demokrat terhadap sikap sejumlah partai anggota koalisi yang tidak searah dengan Partai Demokrat dalam menghadapi kasus bailout (dana talangan) Bank Century, terutama yang ditunjukkan Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sementara itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum mau menyikapi isu reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II.

“Sikap PDI Perjuangan sudah sangat jelas, kami tidak asal-asalan dalam sebuah proses sehingga nanti dalam kongres kami jabarkan itu (isu reshuffle kabinet),” kata Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, ketika ditanya wartawan tentang sikap PDIP terhadap isu reshuffle KIB jilid II, di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu kemarin.

Megawati berada di Mataram untuk membuka Konferensi Daerah (Konferda) PDIP yang mengagendakan penetapan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP NTB periode 2010-2015. Dalam kunjungannya ke Mataram, NTB itu, Megawati didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Pramono Anung.

Ia mengatakan, sudah menjadi tradisi di PDIP kalau setiap keputusan harus merujuk kepada aspirasi yang diserap pengurus paling bawah yakni anak ranting hingga pengurus pusat. Karena itu, sebagai Ketua Umum PDIP dia berkewajiban menjabarkan setiap aspirasi yang belakangan ini berkembang di kepengurusan PDIP dalam Kongres PDIP April mendatang.

“Bagaimana sikap selanjutnya nanti keputusan ditangan kongres,” ujar mantan Presiden RI ke-5 itu seraya mengatakan bahwa di jajaran PDIP kongres merupakan wadah pengambilan keputusan tertinggi.