Pemerintah gagal mengatasi hambatan kebijakan yang menyebabkan sektor pembiayaan syariah Indonesia berjalan di tempat. Hal ini terkait masalah pajak ganda yang mengancam perbankan syariah mengalami kemandegan bahkan kebangkrutan.

Dalam pengumuman Direktorat Jenderal Pajak beberapa waktu lalu, lembaga pemerintah yang bertugas mengoleksi pajak ini masih memasukkan pajak pertambahan nilai bagi pembiayaan syariah. Padahal, sebelumnya pemerintah telah mengupayakan persoalan pajak ganda melalui revisi Undang-Undang Pajak.

Meski peraturan tersebut telah diterbitkan kenyataannya masih ada tagihan pajak yang dianggap tunggakan di bank syariah seperti PT Bank Negara Indonesia Tbk melalui unit usaha syariahnya.

Menurut Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Riawan Amin instrumen sebenarnya merupakan alat untuk memberikan insentif dan disinsentif selain sebagai penyumbang pendapatan negara. Sehingga, jika pemerintah berencana membangun perbankan syariah maka pajak bisa dijadikan alat untuk insentif. Kenyataannya, pajak untuk sektor perbankan syariah masih menjadi disinsentif karena sangat membebani perkembangan insudtri ini.

“Semestinya, jika pemerintah ingin membangun perbankan syariah justru diberikan insentif pajak. Sehingga perbankan syariah bisa lebih berperan dalam memberikan pembiayaan bagi ekonomi nasional,” jelas Riawan, Selasa (2/2).

Riawan merasa heran dengan kebijakan Ditjen Pajak yang masih menjadikan PPN pembiayaan syariah sebagai objek pajak. Padahal, berdasarkan UU perpajakan yang baru hal tersebut telah ditegaskan melalui revisi yang sudah disahkan.

Dia mengingatkan, revisi UU itu bukan sebagai penetap ketentuan pajak di perbankan syariah. Akan tetapi, sebagai penegas dari kesepakatan pemerintah yang menilai transaksi perbankan syariah seperti halnya perbankan konvensional tidak dikenakan PPN.
Lebih jauh, Riawan mengingatkan pada awal pendirian PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sudah ada surat dari Dirjen Pajak yang menyatakan transaksi bank syariah sebagai transaksi keuangan. Artinya, transaksi keuangan ini sama seperti di bank konvensional dikecualikan dari ketentuan PPN. Surat itu semestinya menjadi yurisprudensi bagi petugas pajak.