Majelis Alumni IPNU menilai wacana pemakzulan yang belakangan menjadi isu terkait dengan Pansus Century, secara hukum tata negara maupun dalam pendekatan fikih politik dimungkinkan untuk dilakukan.

Hanya saja, dampak negatif dari upaya pemakzulan tersebut akan sangat besar dan memiliki resiko bahaya. Karena itu, menurut Majelis Alumni IPNU, wacana pemakzulan dinilai lebih banyak mudaratnya.

Demikian salah satu rekomendasi Rapat Kerja Nasional Majelis Alumni Ikatan Pelajar NU (IPNU) yang diselenggarakan di Jakarta, 31 Jaunari –1 Februari 2010.

Ketua Presidium Majelis Alumni IPNU, Hilmi Muhammadiyah, mengatakan, pihaknya berpendapat, isu pemakzulan Presiden yang menjadi isu publik belakangan ini harus disikapi secara proporsional dan jernih.

”Pemakzulan Presiden, meski secara hukum tata kenegaraan dan pendekatan fikih politik dimungkinkan, namun ada hal lebih besar yang harus dijadikan pertimbangan, yaitu dampaknya bagi masyarakat luas,” katanya.

Sebagai isu politik, tambahnya, masalah pemakzulan telah menimbulkan kegaduhan dan ketidakpastian politik. Dalam kajian Majelis Alumni, wacana pemakzulan yang muncul dalam rangkaian Pansus Bank Century telah menyebabkan keresahan masyarakat.

Sementara, substansi dari masalah tersebut berada di dalam ranah hukum. Untuk itu, Hilmi menegaskan, pemakzulan pemimpinan negara memiliki mudharat yang lebih besar, yakni kekacauan masyarakat akibat kekacauan politik.

”Dalam penanganan masalah Century, Majelis Alumni berpendapat bahwa sebaiknya ada penyelesaikan komperehensif terkait dengan pemenuhan hak-hak pihak yang terzalimi, serta langkah hukum bagi pihak yang menzalimi,” tegasnya.(*)

• amh