PENDAPAT kritis disampaikan Miftahuddin, aktifis Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) . Ia meragukan calon-calon yang telah muncul mampu melakukan perubahan, jika terpilih sebagai ketua umum PBNU.
Sejumlah kandidat Ketua umum PBNU yang cukup populer adalah KH Said Agil Siradj dan KH Masdar F Mas’udi yang keduanya sudah diakui kepakarannya dalam bidang agama dan sudah cukup lama mengabdi di NU. “Mereka sebenarnya lebih tepat berada dalam posisi syuriyah NU, kemampuan mereka tak diragukan lagi,” katanya.
Dalam aturan keorganisasian NU, syuriyah merupakan badan penentu kebijakan, pengendali, pengawas dan pembina. Mereka disyaratkan memiliki kompetensi dalam bidang fikih, pendidikan, ahli tirakat dan lain-lainnya.
Disisi lain, katanya, posisi tanfidziyah NU adalah pelaksana kebijakan yang mengkoordinasikan perangkat organisasi (lembaga, lajnah, badan otonom) sebagai pelaksana kebijakan dan program NU.
Dengan tugas dan peran ini, lanjutnya, dibutuhkan kemampuan manajerial yang kuat. Para Ketua tanfidziyah tak cukup datang sebagai narasumber dalam sebuah acara yang di selenggarakan, tetapi harus mampu menunggu dan menyerap seluruh aspirasi lembaga, serta menjalin komunikasi terus menerus dengan lembaga yang yang menjadi tanggung jawab koordinasi.
Ia melihat, NU membutuhkan figur seperti Jusuf Kalla pada pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono lalu, yang mampu menerjemahkan hal-hal makro ke dalam sebuah implementasi yang kongkrit dengan target yang terukur.
“Misalnya, bagaimana biar listrik tidak byar pet. Demikian juga ketua umum tanfidizyah, harus mempunyai target yang akan di lakukan selama lima tahun ke depan,” ungkapnya.
NU sebagai organisasi yang mengelola lembaga pendidikan dalam lima tahun ke depan, berapa perguruan tinggi unggulan NU yang dibangun. Hal itu realisasikan dengan rencana tahunan agar target yang telah dicanangkan bisa tercapai. “Dari figur yang ada saya melihat belum ada yang mempunyai kapasitas ini,” katanya.
Lalu mengapa mereka lebih berminat pada posisi ketua umum tanfidziyah daripada jajaran syuriyah yang sebetulnya lebih strategis? Menurutnya, pilihan itu lebih didasari pada soal prestise dan akses yang dimiliki Ketua Umum PBNU.
Miftah pesimis akan munculnya sebuah perubahan, para pemikir itu sebagai komandan di jajaran tanfidziyah. “Tidak akan ada perubahan, NU selalu disebut besar, tetapi hal yang menunjukkan kebesarannya tidak muncul. Ketika mencari kampus, rumah sakit, lembaga ekonomi, atau koperasi yang besar dan dapat dibanggakan tak akan muncul,” tandasnya.
Lebih lanjut, Miftah mengatakan, pada awal berdirinya NU, Ketua Umum tanfidziyah, yang untuk pertama kalinya dipegang oleh Hasan Gipo, benar-benar merupakan supporting sistem. Hal-hal yang substansial dilakukan oleh para kiai.
Perubahan pola kepemimpinan mulai muncul ketika KH Mahfudz Siddik dan KH Wahid Hasyim menjadi Ketua Umum PBNU, yang keduanya memiliki aspek keulamaan dan organisatoris.
Saat itulah persidangan untuk syuriyah dan tanfidziyah mulai dilakukan secara terpisah. Dalam konteks sekarang ini, sesuai dengan semangat khittah, penguatan kepemimpinan ulama sebagai penentu kebijakan dan pengendali kebijakan menjadi semakin mendesak.
Ia mengatakan, upaya penguatan syuriyah sangat penting agar NU semakin mampu menangkap isu-isu eksternal, salah satunya bisa dilakukan dengan memberdayakan peran a’wan atau pembantu dengan diisi oleh pakar-pakar yang tidak mesti ahli agama.
A’wan, katanya, diberi tugas mengidentifikasi dan merumuskan hal-hal yang mesti menjadi pehartian serius NU. Isu dan bahan yang telah di diskusikan oleh a’wan diberikan kepada syuriyah untuk menjadi bahan dan dasar NU mengambil sikap.
Selanjutnya, hal-hal yang telah diputuskan oleh syuriyah menjadi tanggung jawab tanfidziyah dalam hal tindak. “Sering terdapat keluhan, NU memiliki banyak SDM yang mumpuni, tetapi kurang dimaksimalkan, mereka tak harus jadi pengurus, tetapi bisa di posisi a’wan,” terangnya.
Nah, apakah kandidat yang sedang mencalonkan diri mau dan mampu menjalankan peran menjadi khadim dari syuriyah? Berdasarkan pengalamannya selama ini di PBNU, para pakar senior ketika didudukkan di lembaga atau departemen NU tak bisa berjalan dengan baik.
Yang lebih penting lagi dilakukan saat ini untuk menjaga kelangsungan NU ke depan adalah menyiapkan calon-calon pemimpin di jajaran syuriyah dan tanfidziyah untuk mengganti estafet kepemimpinan 10-15 tahun mendatang melalui pengkaderan yang baik.(*)