DIREKSI Bank Jatim tak memenuhi panggilan Komisi C DPRD Jawa Timur dalam rapat membahas temuan KPK terkait fee kepada pejabat kepala daerah senilai Rp 71,4 miliar, Jumat (15/1). Penolakan menghadiri undangan Dewan itu diduga karena intervensi pejabat tertentu.

Anggota Komisi C DPRD Jatim dari Fraksi PAN, Suli Da’im, mengatakan, direksi Bank Jatim sedianya diundang memberikan keterangan terkait setoran itu pada Jumat (15/1) di DPRD Jatim Jl. Indrapura Surabaya. Namun manajemen memberitahu tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain. “Pemberitahuan dikirim via faksimili pada pukul 08.13 saat jam kantor usai. Kami baru tahu mereka tidak bisa hadir beberapa menit sebelum rapat mulai,” ujarnya.

Seluruh anggota Komisi C, menurut Suli, sangat kecewa dengan ketidakhadiran direksi Bank Jatim itu. Padahal, persoalan yang akan dibahas amat penting. “Kami tidak tahu mengapa mereka menolak hadir. Kalau tidak ada apa-apa dengan setoran itu, seharusnya mereka hadir dan menjelaskan secara transparan,” ujarnya.

Anggota Komisi C DPRD Jatim dari Fraksi PKB, Thoriqul Haq, mengatakan, manajemen Bank Jatim berbohong soal alasan ketidakhadiran. Manajemen mengatakan direksi tidak bisa hadir karena ada peresmian Lembaga Jaminan Kredit di kantor pusat Bank Jatim. “Saya cek ternyata acaranya dijadwalkan siang. Sementara rapat di DPRD direncanakan pagi hari. Manajemen juga beralasan direksi sibuk mempersiapkan penyambutan kunjungan kerja Presiden ke Madiun, Senin (19/1). Apa urusannya direksi dengan semua itu?” ujarnya.

Ditengarai, ketidakhadiran itu karena ada perintah pejabat tertentu. Kehadiran direksi dikhawatirkan mengungkapkan siapa saja penerima setoran senilai total Rp 71,4 miliar itu. “Kami mendengar informasi itu dan akan mengklarifikasi ke pemerintah. Kalau benar ada larangan, akan semakin menguatkan dugaan setoran miliaran rupiah itu menyalahi ketentuan,” ujarnya.

Isu larangan itu, menurut dia, cukup masuk akal. Sebab dana itu diduga mengalir ke sejumlah kepala daerah di kabupaten/kota dan sejumlah pejabat. Bila hadir, direksi harus menjelaskan para penerima itu. “Untuk urusan ini, direksi tidak bisa berlindung di balik aturan kerahasiaan perbankan. DPRD menjalankan hak pengawasan atas penggunaan APBD yang antara lain untuk memodali Bank jatim,” pungkasnya