Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama (NU) di Makassar, Sulawesi Selatan, baru akan digelar pada 22-27 Maret 2010. Masih empat bulan lagi. Namun, kini sudah mulai bermunculan nama-nama yang disebut-sebut bakal maju menjadi ketua umum Pengurus Besar NU menggantikan KH Hasyim Muzadi. Sedikitnya, ada enam nama. Di antaranya, KH Said Aqil Siroj, Masdar Farid Mas’udi, Ahmad Bagdja, KH Salahuddin Wahid, Slamet Effendy Yusuf, dan Ulil Abshar Abdalla.

Tiga nama pertama adalah incumbent atau masih menduduki posisi penting di struktural PBNU. Ketiganya merupakan ketua PBNU yang merupakan para pejabat teras pembantu Ketua Umum, KH Hasyim Muzadi.

Said Aqil, meski sejauh ini belum pernah menyatakan secara tegas siap mencalonkan diri, namun dalam banyak kesempatan, ia mulai memperkenalkan visi dan misi maupun program untuk memajukan NU di masa mendatang.

Salah satu program utamanya jika dirinya dipercaya memimpin NU adalah masalah pengkaderan di berbagai bidang. Dia mengaku merindukan NU di masa kepemimpunan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) karena semua badan otonom dan lembaga di NU selalu ada kegiatan pengkaderan.

“Pengkaderan di NU jauh lebih penting daripada urusan politik,” tegas Kang Said, begitu panggilan akrabnya dalam sebuah kesempatan di Kudus, Jawa Tengah, akhir pekan lalu.

Mengenai masalah politik, Kang Said mengakui bahwa NU belakangan terlihat terlalu berorientasi politik praktis-kekuasaan. Namun, menurutnya, hal tersebut terjadi karena banyak faktor. Salah satunya adalah tidak adanya penafsiran yang sama atas rumusan Khittah NU 1926. Khittah, selama ini dijadikan alat bagi kader NU hanya untuk mendapatkan dukungan dari warga NU.

Berbeda dengan Kang Said, Masdar Farid Mas’udi menilai, rumusan Khittah NU 1926 itu harus disesuaikan dengan perkembangan jaman. Khittah, ketika dirumuskan dan dalam perkembangannya, terutama selama masa Orde Baru, jelas berbeda dengan sekarang.

Menurutnya, saat itu, konsep kembali ke Khittah yang dirumuskan dalam Muktamar ke-27 Situbobondo, Jawa Timur, pada 1984, sebagai akibat memburuknya hubungan NU dengan penguasa. NU memosisikan diri ‘berhadapan’ dengan Orde Baru. "Jadi, kembali ke Khittah waktu itu (salah satunya) lebih pada mencairkan kebekuan antara NU dan penguasa," katanya baru-baru ini.

Sekarang kondisinya berbeda. NU tak lagi ‘berhadapan’ dengan penguasa. Ruang kebebasan pun sangat terbuka lebar. Maka, bagi NU, Khittah itu harus diarahkan untuk benar-benar ‘merawat’ atau memberdayakan umat, terutama kalangan nahdliyin (warga NU). Memberdayakan ekonomi nahdliyyin juga merupakan bagian dari Khittah.

"Apalagi saat ini banyak bermunculan gerakan Islam radikal. Sebagai organisasi dengan massa terbesar NU harus kembali ke Khittah untuk melawan semua itu," tegas Masdar.

Berkaitan dengan gerakan Islam radikal itu, ia menginginkan NU melakukan labelisasi pada semua asetnya, seperti masjid, musola, pesantren, sekolah, dan rumah sakit. Sebab, tidak sedikit aset-aset NU, terutama masjid dan musola yang didirikan kalangan nahdliyin, yang mulai diambil alih oleh kelompok Islam radikal tersebut.

Tak hanya itu. Labelisasi itu penting agar kiprah dan peran NU di masyarakat lebih terlihat. NU memang organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia. Namun, “Kebesaran NU selama ini baru ‘terdengar’, belum ‘terlihat’.” Selama ini, NU di daerah terlihat enggan memberi label organisasi pada aset-aset yang dimiliki. Hal itu terjadi karena, salah satunya, terkait trauma sejarah selama masa rezim Orde Baru.

Maka, satu langkah konkret yang akan dilakukannya apabila dipercaya menjadi ketua umum PBNU adalah labelisasi aset-aset NU.

Lain lagi dengan Ahmad Bagdja. Menurut pria yang sudah 25 tahun mengabdi di NU itu, masalah penting yang harus diperbaiki NU ke depan, adalah perkara pola hubungan antara dewan Syuriyah dengan Tanfidziyah.

Ia menilai, selama ini, pola hubungan keduanya belum tepat, sehingga dalam beberapa kesempatan terjadi ketidakselarasan. “Saya lebih memikirkan model (hubungan) Syuriyah dan Tanfidziyah, seperti apa yang cocok untuk NU ke depan,” katanya.

Perbaikan pola hubungan Syuriyah-Tanfidziyah itu merupakan bagian dari upaya penguatan organisasi. Sebab, konsep pengembangan organisasi dalam bentuk apa pun, kalau tidak didukung pola hubungan di dalam struktur organisasi yang kuat, tentu tak akan berjalan maksimal.

Jika pola hubungan itu sudah tepat dan efektif, maka beragam persoalan ketidakselarasan kinerja antar-badan otonom (badan otonom), lembaga maupun lajnah, yang selama ini terjadi, juga akan terselesaikan.

“Satu indikator keberhasilan kita: NU adalah organisasi, maka ia harus tunduk pada kaidah organisasi. Fungsi organisasi bisa berjalan dengan baik. Tanfidziyyah, Syuriyah, banom-banom harus berjalan dengan baik” Ahmad Bagdja.

Ia ingin ada rumusan baru tentang model organisasi yang bisa memberdayakan potensi NU yang besar. Sebab, selama ini, banyak hal yang tidak terberdayakan.

”Jaringan harus dibangun karena fungsi kita banyak tidak efektif. Kita ditantang oleh perubahan, separuh kita bisa merespons lebih banyak juga tidak,” kata salah satu konseptor Khittah NU ini.

Bagdja, yang merupakan mantan ketua umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, menyatakan siap dicalonkan menjadi ketua umum PBNU. “Jika para kiai, PWNU dan PCNU menganggap saya pantas jadi ketum PBNU, tentu saya siap,” ucapnya tegas.

Meski belum ada sikap resmi dari sejumlah PWNU atau PCNU, namun ia mengaku sudah lama didesak banyak kalangan, terutama para kiai, untuk maju sebagai calon ketua umum PBNU. Ia pun tidak pernah menawarkan diri kepada siapa pun untuk dicalonkan.

“Selama 25 tahun di NU, saya merasa tidak pas kalau harus menawarkan diri ke mana-mana untuk didukung atau dipilih,” ungkapnya.(*)