ubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo meminta para bupati/walikota di wilayahnya untuk mengikuti keberhasilan 7 kabupaten/kota di Jatim yang baru saja memperoleh penghargaan bidang keuangan dari Pemerintah Pusat. Alasannya, daerah penerima penghargaan tersebut terbukti telah mampu mengupayakan pelaksanaan prinsip-prinsip sistem keuangan yang baik, mampu mendorong perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Yang terpenting dari kesemuanya itu, masyarakat bisa langsung memperoleh manfaat dari apa yang telah dilakukan kab/kota penerima penghargaan ini, "ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim ini.
"Untuk mencapai kesemuanya, diakui perlu perjuangan keras, semangat tidak pantang menyerah, dan konsistensi untuk terus membangun daerah," tambahnya usai menerima penghargaan bidang kinerja kuangan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dari Menteri Keuangan di Jakarta.
Mengenai penghargaan ini Menkeu Dr. Sri Mulyani mengatakan betul-betul kredibel, karena, dilaksanakan oleh tim independen, bukan dari Depkeu. Selain itu, proses penilaiannya berdasarkan data selama tiga tahun.
Gubernur Jawa Timur, Dr. H Soekarwo menerima penghargaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani atas ditetapkannya Propinsi Jawa Timur sebagai salah satu daerah berprestasi dalam pengelolaan anggaran kriteria kinerja keuangan, ekonomi dan kesejahteraan.
Penghargaan tersebut diterima Gubernur Jawa Timur pada peringatan Hari Keuangan ke-63 yang dirangkaikan dengan acara Stakeholders Gathering Depkeu, Senin, (2/11) di Aula Mezzanine Gedung Juanda, Depkeu di Jakarta. Bersama dengan Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, Kab. Tuban, Kab. Jombang, Kota Batu, Kota Madiun dan Kota Surabaya, yang akan menerima insentif daerah dari Menkeu berkisar Rp 18 milyar hingga Rp 38 miliyar sesuai rangking.
Penghargaan ini merupakan prestasi masyarakat Jawa Timur yang telah banyak berpartisipasi dan seluruh SKPD serta DPRD. Pakde Karwo mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, para pimpinan SKPD dan DPRD Propinsi Jawa Timur yang aktif memberi dukungan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakat.
Ditetapkannya Pemprov. Jatim, sebagai salah satu daerah berprestasi dalam pengelolaan anggaran, merupakan salah satu apresiasi yang diberikan pemerintah pusat, atas telah dijalankannya dengan baik, fungsi anggaran dalam pembangunan daerah.
Pemerintah Propinsi Jawa Timur semakin diakui oleh pemerintah pusat. Bentuk pengakuan dari pemerintah pusat adalah penghargaan yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemerintah Propinsi Jatim sebagai daerah berprestasi kategori kinerja keuangan terbaik yang merupakan salah satu bentuk kerja keras mewujudkan good goverment.
"Penghargaan Kinerja Keuangan ini membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur serius menjalankan pemerintahan dengan baik," ujar Pakde Karwo usai menerima penghargaan dari Menkeu.
Adapun penilaian yang diberikan antara lain ketepatan waktu dalam penetapan APBD induk dan perubahan, ketepatan dalam penyampaian laporan APBD, tertib dalam penyampaian laporan semester atas realisasi APBD kepada pemerintah pusat.
Sedang kriteria Kinerja Keuangan meliputi : (1) penetapan APBD yang tepat waktu, (2) kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) diatas rata-rata nasional, dan (3)pendapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dengan kualifikasi wajar dengan pengecualian (WDP) atau wajar tanpa pengecualian (WTP), dan (4) kapasitas fiskal dibawa rata-rata nasional namun indeks pembangunan IPM di atas rata-rata nasional. Sedangkan Kinerja ekonomi dan kesejahteraan meliputi : (1) peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal di atas rata-rata nasional, (2) penurunan angka inflasi daerah, (3) penurunan angka kemiskinan, dan (4) penurunan angka pengangguran yang lebih baik dari rata-rata penurunan secara nasional.
Selain itu, tertib dalam penyelenggaraan dan penetapan dana alokasi khusus (DAK), serta opini yang diberikan BPK hasil pemeriksaan keuangan atas pelaksanaan dan laporan keuangan. Karena itu, sangat wajar jika penghargaan ini dijadikan instrumen untuk meningkatkan kinerja satuan kerja pengelolaan keuangan.
"Kita akui lokomotif dari peningkatan kinerja keuangan di Pemprov tidak terlepas dari peran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset, dukungan semua satker serta kerja sama dan koordinasi yang baik antara eksekutif dan legislatif yang cukup baik selama ini," ujarnya.
Stakeholders gathering diselenggarakan sebagai sarana bagi Departemen Keuangan untuk lebih mempererat hubungan dan komunikasi yang telah terjalin dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). "Selain bertujuan untuk memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih bagi seluruh pihak yang menjadi stakeholders, acara ini juga merupakan suatu cara untuk mengekspresikan akuntabilitas Departemen Keuangan." demikian disampaikan Menkeu dalam sambutannya. n (kbh)